Mayoritas Pelajar, Kemlu Pastikan Terus Monitor Sebanyak 376 orang WNI Pasca Israel – Iran Saling Serang

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 14 April 2024 - 09:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha. (Dok. Kemlu.go.id)

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha. (Dok. Kemlu.go.id)

HARIANINVESTOR.COM – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama KBRI Teheran dan perwakilan RI di Timur Tengah terus memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI).

Hal tersebut dilakukan Kemlu seiring ketegangan antara Israel dan Iran dan terjadinya saling serang di antara kedua negara.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha menyampaikan hal itu dalam keterangannya, Sabtu (13/4/2024).

Sebagai informasi, ketegangan antara Israel dan Iran kian memanas pasca-serangan udara yang menewaskan para komandan senior Iran.

Terkait peristiwa ini, Iran telah mengancam akan membalas Israel atas serangan di Damaskus, Suriah, 1 April lalu.

“Sesuai SOP, setiap perwakilan RI wajib memiliki rencana kontingensi untuk antisipasi situasi kedaruratan bagi perlindungan WNI,” ujar Judha Nugraha.

“Kemlu bersama KBRI Teheran dan perwakilan RI di Timur Tengah terus memonitor situasi di kawasan,” sambungnya.

Lebih lanjut Judha mengatakan, saat ini jumlah WNI di Iran tercatat sebanyak 376 orang.

Sebagian besar dari mereka adalah pelajar atau mahasiswa dan bertempat tinggal di Kota Qom.

“Jumlah WNI di Iran sebanyak 376 orang dan mayoritas adalah pelajar/mahasiswa yang bertempat tinggal di Kota Qom,” ujarnya.

Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Dalam lingkup pelayanan dan pelindungan warga negara Indonesia di luar negeti.

Meliputi penyelesaian kasus, penguatan kelembagaan, pengembangan kerja sama, dan penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi.

Hal itu sesuai dengan  Pasal 430 huruf e, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 6 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.***

Berita Terkait

Penyebabnya Masih Simpang Siur, Azerbaijan Airlines Bawa Terbang 69 Penumpang Jatuh di Dekat Kota Aktau
Salah Satunya Negara Indonesia, Sebanyak 9 Negara Disepakati untuk Jadi Anggota Perkumpulan BRICS
Dukung Ekosistem Digital UMKM, BRI Hadirkan Program QRIS Usaha Mikro Indonesia Tanpa Biaya MDR
Jika Negara BRICS Gunakan Mata Uang Selain Dollar AS, Presiden Amerika Serikat Donald Trump Ancam Ini
LSP PPHI Siap Perluas Layanan Sertifikasi Halal di Asia dengan Dukungan BNSP dan Kerjasama Korea Muslim Federation
Kini Joe Biden Beri Dukungan Kamala Harris Usai Mundur Sebagai Kandidat Demokrat dalam Pilpres AS
CrowdStrike Sampaikan Permohonan Maaf, Terkait Gangguan Teknologi Informasi Secara Global
Donald Trump Ungkap Alasan Tunjuk JD Vance Sebagai Wapres untuk Maju dalam Pilpres Amerika Serikat
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 26 Desember 2024 - 14:30 WIB

Penyebabnya Masih Simpang Siur, Azerbaijan Airlines Bawa Terbang 69 Penumpang Jatuh di Dekat Kota Aktau

Kamis, 26 Desember 2024 - 10:20 WIB

Salah Satunya Negara Indonesia, Sebanyak 9 Negara Disepakati untuk Jadi Anggota Perkumpulan BRICS

Senin, 9 Desember 2024 - 20:30 WIB

Dukung Ekosistem Digital UMKM, BRI Hadirkan Program QRIS Usaha Mikro Indonesia Tanpa Biaya MDR

Senin, 2 Desember 2024 - 13:51 WIB

Jika Negara BRICS Gunakan Mata Uang Selain Dollar AS, Presiden Amerika Serikat Donald Trump Ancam Ini

Minggu, 1 September 2024 - 16:41 WIB

LSP PPHI Siap Perluas Layanan Sertifikasi Halal di Asia dengan Dukungan BNSP dan Kerjasama Korea Muslim Federation

Senin, 22 Juli 2024 - 14:17 WIB

Kini Joe Biden Beri Dukungan Kamala Harris Usai Mundur Sebagai Kandidat Demokrat dalam Pilpres AS

Minggu, 21 Juli 2024 - 12:00 WIB

CrowdStrike Sampaikan Permohonan Maaf, Terkait Gangguan Teknologi Informasi Secara Global

Kamis, 18 Juli 2024 - 09:13 WIB

Donald Trump Ungkap Alasan Tunjuk JD Vance Sebagai Wapres untuk Maju dalam Pilpres Amerika Serikat

Berita Terbaru