Presiden Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Bangun Komunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 9 Mei 2024 - 06:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prabowo Subianto bersama Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Dok. Kemhan.go.id)

Prabowo Subianto bersama Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Dok. Kemhan.go.id)

HARIANINVESTOR.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Untuk membangun komunikasi dengan presiden terpilih dan timnya agar transisi dapat berjalan mulus dan komprehensif.

Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih merupakan bagian dari pemerintahan saat ini, sehingga seharusnya proses transisi dapat berjalan lancar.

Adapun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan, dia mengatakan keputusan terkait hal itu berada di domain pemerintahan baru.

Pemerintahan mendatang memilik hak untuk membentuk APBN Perubahan karena dimungkinkan oleh Undang-Undang.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan hal itu saat berbincang dengan media di Jakarta, Rabu (8/5/2024).

“Saya kira itu biasa, karena pada 2015 Pak Jokowi juga melakukan APBN Perubahan.”

“Tapi sekarang mestinya transisi lebih mulus, karena dulu Pak Jokowi sama sekali dari orang luar pemerintahan.”

“Sementara Pak Prabowo dan koalisinya bagian dari pemerintahan, sehingga seharusnya tidak ada kendala yang cukup berat,” jelas dia.

Saat ini, Pemerintah sedang membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar dapat sejalan dengan APBN 2025.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Terkait 2025, kita tunggu saja. Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemenko Perekonomian sedang menyelesaikan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang nanti dibawa dan diserahkan ke DPR untuk dibahas.”

“Jadi, APBN 2025 sifatnya baseline, lebih memuat yang sifatnya basic untuk memberi ruang kepada pemerintah baru mengartikulasikan program prioritas,” tutur Prastowo.

Prastowo juga engatakan belum ada pembentukan tim transisi pemerintahan baru.

“Sejauh yang kami tahu, tidak ada tim transisi, meski kami mendengar akan dibentuk,” kata Prastowo kepada wartawan.***

Berita Terkait

Layangkan Surat, Polda Metro Lakukan Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Jumat Pekan Ini
Inilah yang Dibicarakan Jokowi dan Prabowo Subianto Selama 2 Jam Lebih Saat Santap Malam di Plataran GBK
KPK Curigai PT Indotan Terkait adanya Aktivitas Tambang Ilegal di dalam Kawasan IUP Milik PT Indotan
Para Pelaku Pembubaran Paksa Diskusi di Hotel Grand Kemang akan Diproses Hukum, 10 Orang Teridentifikasi
Sebanyak 15 Penambang Meninggal Dunia, Tambang Ilegal Longsor di Kabupaten Solok, Sumatera Barat
Minta Prabowo Lanjutkan Program Bantuan Beras 10 Kilogram Per Keluarga, Jokowi Dorong Lewat Masyarakat
Jokowi Pamitan ke Rakyat di Pasar Disaksikan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
Hasil Analisis Klarifikasi Kaesang Pangarep ‘Nebeng’ Jet Pribadi ke AS, KPK Segera Umumkan ke Publik
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 10 Oktober 2024 - 11:46 WIB

Layangkan Surat, Polda Metro Lakukan Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Jumat Pekan Ini

Rabu, 9 Oktober 2024 - 14:21 WIB

Inilah yang Dibicarakan Jokowi dan Prabowo Subianto Selama 2 Jam Lebih Saat Santap Malam di Plataran GBK

Senin, 7 Oktober 2024 - 12:03 WIB

KPK Curigai PT Indotan Terkait adanya Aktivitas Tambang Ilegal di dalam Kawasan IUP Milik PT Indotan

Senin, 30 September 2024 - 06:33 WIB

Para Pelaku Pembubaran Paksa Diskusi di Hotel Grand Kemang akan Diproses Hukum, 10 Orang Teridentifikasi

Sabtu, 28 September 2024 - 11:54 WIB

Sebanyak 15 Penambang Meninggal Dunia, Tambang Ilegal Longsor di Kabupaten Solok, Sumatera Barat

Jumat, 27 September 2024 - 09:38 WIB

Minta Prabowo Lanjutkan Program Bantuan Beras 10 Kilogram Per Keluarga, Jokowi Dorong Lewat Masyarakat

Selasa, 24 September 2024 - 14:40 WIB

Jokowi Pamitan ke Rakyat di Pasar Disaksikan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Selasa, 24 September 2024 - 10:45 WIB

Hasil Analisis Klarifikasi Kaesang Pangarep ‘Nebeng’ Jet Pribadi ke AS, KPK Segera Umumkan ke Publik

Berita Terbaru