HARIANINVESTOR.COM – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia angkat suara soal kepemilkan saham PT Freeport Indonesia
Dia mengatakan pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen.
Peningkatan perolehan saham tersebut bisa diwujudkan apabila Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara diselesaikan.
Menurutnya dalam revisi itu, pemerintah melakukan penyesuaian untuk mewujudkan kepastian investasi yang berkelanjutan.
“Kita sudah rapat terbatas, dan kita akan percepat proses keputusannya,” katanha dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/3/2024).
Baca artikel lainnya di sini : Dalami Kasus Penjualan Emas di BELM Surabaya 01, Kejagung Periksa Manager Retail Unit Bisnis Antam
Baca Juga:
Savaya Group Luncurkan Zumana, Destinasi Tepi Pantai Terbaru di Kawasan Ikonik Pantai Kuta
“Jadi PP 96 ini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian, percepatan-percepatan dalam rangka memberikan kepastian investasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan penyesuaian yang dilakukan pemerintah dalam PP 96 untuk mengakuisisi Freeport.
Baca artikel lainnya di sini : Kasus Korupsi Impor Gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana, Kejagung Periksa 3 Pejabat Bea Cukai
Yakni mengubah syarat perpanjangan kontrak perusahaan guna memaksimalkan keuntungan yang didapat bagi Indonesia.
Baca Juga:
Debut AiMOGA Intelligent Police Unit R001, Sambut Era Baru dalam Pengaturan Lalu Lintas Cerdas
Himel Raih Penghargaan Internasional Berkat Keunggulan Global dan Inovasi Produk
“Terkait dengan syarat perpanjangan yang di dalamnya adalah paling cepat 5 tahun kita ubah karena ini terintegrasi dengan smelter.”
“Kedua karena itu 5 tahun, kita punya produksi Freeport tahun 2035 itu sudah mulai menurun, sementara kita eksplorasi underground minimal 10 tahun,” ujar Bahlil ditemui usai acara.
Ia menyampaikan nantinya aturan tersebut tidak hanya diberlakukan spesifik kepada suatu perusahaan saja.
Namun pihaknya akan menerapkan asas perlakuan sama rata (equal treatment) guna mewujudkan ekosistem investasi yang berkelanjutan di tanah air.
Adapun sebelumnya pihaknya optimistis dapat memenuhi target realisasi investasi tahun 2024 yang mencapai Rp1.650 triliun.
Terpenuhinya realisasi investasi tersebut, bisa diwujudkan apabila dalam mengupayakan pemenuhan investasi tetap memperhatikan situasi perekonomian dunia yang menjadi tantangan bagi Indonesia.
“Bisa tercapai dengan melihat perkembangan ekonomi global,” katanya.
Adapun untuk realisasi investasi pada tahun 2023, pihaknya berhasil memperoleh sebesar Rp1.418 triliun.
Atau melampaui target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar Rp1.400 triliun (101,3 persen) dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang.
Secara rinci, capaian realisasi investasi sepanjang Januari-Desember 2023 itu tumbuh 17,5 persen secara tahunan (year on year) dibandingkan capaian tahun 2022 yang mencapai Rp1.207,2 triliun.***
Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional ekonomi dan bisnis Infoesdm.com
Sempatkan juga untuk. membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Halloupdate.com dan Bisnisnews.com
Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:
08531 555 7788, 08781 555 7788, 08191 555 7788, 0811 115 7788.
