INDEF Sebut Pemungutan Iuran Wajib Tapera Belum Urgent untuk Dilaksanakan, Begini Argumentasinya

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 5 Juni 2024 - 09:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani. (Dok. Alumniipb.id)

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani. (Dok. Alumniipb.id)

HARIANINVESTOR.COM – Peraturan Pemerintah (PP) 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), mengijinkan pemerintah melakukan pungutan wajib Tapera.

Padahal terkait dengan urusan perumahan rakyat, lebih baik pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulu.

Sehingga bisa menjaga daya beli terhadap perumahan, tanpa perlu adanya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Pemungutan iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)  dinilai belum perlu dilakukan pada saat ini.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menyatakan hal tersebut di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

“Jadi memang urgensi Tapera untuk saat ini kami melihat belum urgent,” ujar Aviliani.

“PR-nya ke depan pertama adalah bagaimana pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat.”

“Karena kalau masyarakat pendapatannya sudah meningkat, otomatis tidak perlu ada FLPP,” kata Aviliani.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk mengendalikan harga rumah agar tetap dapat terjangkau oleh masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa saat ini sebagian besar masyarakat adalah pekerja sektor informal yang pendapatannya kurang memadai dan tidak tetap.

Sehingga sulit mendapatkan akses terhadap layanan perbankan, terutama kredit rumah karena merupakan pinjaman jangka panjang.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Dengan pendapatan yang meningkat, Aviliani berharap bank akan bersedia memberikan pinjaman kepada masyarakat.

Sehingga akses pembiayaan untuk perumahan dapat menjadi lebih mudah.

Selain itu, ia mengatakan bahwa kini daya beli masyarakat terhadap perumahan masih rendah, terutama terhadap rumah-rumah berharga di bawah Rp500 juta.

Sebanyak 80 persen masyarakat pun memilih untuk membangun rumah sendiri jika memiliki biaya.

Menurutnya, justru sekarang ini permintaan lebih banyak ditunjukkan untuk rumah-rumah mewah berharga Rp2 miliar.

Yang hanya dapat dibeli oleh kelompok masyarakat yang sudah memiliki penghasilan tetap dan kemampuan finansial yang memadai.

Dari sisi penawaran, pengembang properti pun cenderung tidak tertarik untuk membangun rumah-rumah sederhana karena keuntungan yang kecil.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Ekbisindonesia.com dan Infokumkm.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Haiidn.com dan Seleb.news

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Pada Januari – Februari 2025, Bulog Perkirakan Defisit Konsumsi – Produksi Beras Nasional Capai 3 Juta Ton
Badan Anggaran DPR RI Sepakati Postur Sementara APBN 2025, Ini Daftar Alokasi Anggaran yang Berubah
Genjot Ekspor, Kendalikan Impor, dan Stabilisasi Harga dalam Negeri Jadi Fokus Kementerian Perdagangan 2025
Tembus 50 Persen, Realisasi Target Investasi pada Semester I tahun 2024 Telah Mencapai Rp829,9 Triliun
Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI) Luncurkan Landing Page Rilispers.com, Dukung Pencitraan dan Pemulihan Citra
Indeks Pembangunan Membaik Seiring dengan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Kata Menkeu Sri Mulyani
K-BUMN Dapat Target Dividen Tahun 2025 Sebesar Rp90 Triliun, Erick Thohir: Target Tersebut Cukup Besar
6 Tuntutan Koalisi Ojol Nasional akan Segera Ditindaklanjuti Wakil Menkominfo Angga Raka Prabowo
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 5 September 2024 - 11:46 WIB

Pada Januari – Februari 2025, Bulog Perkirakan Defisit Konsumsi – Produksi Beras Nasional Capai 3 Juta Ton

Kamis, 5 September 2024 - 11:30 WIB

Badan Anggaran DPR RI Sepakati Postur Sementara APBN 2025, Ini Daftar Alokasi Anggaran yang Berubah

Kamis, 5 September 2024 - 09:54 WIB

Genjot Ekspor, Kendalikan Impor, dan Stabilisasi Harga dalam Negeri Jadi Fokus Kementerian Perdagangan 2025

Rabu, 4 September 2024 - 14:35 WIB

Tembus 50 Persen, Realisasi Target Investasi pada Semester I tahun 2024 Telah Mencapai Rp829,9 Triliun

Selasa, 3 September 2024 - 08:45 WIB

Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI) Luncurkan Landing Page Rilispers.com, Dukung Pencitraan dan Pemulihan Citra

Senin, 2 September 2024 - 14:13 WIB

Indeks Pembangunan Membaik Seiring dengan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Kata Menkeu Sri Mulyani

Senin, 2 September 2024 - 13:21 WIB

K-BUMN Dapat Target Dividen Tahun 2025 Sebesar Rp90 Triliun, Erick Thohir: Target Tersebut Cukup Besar

Sabtu, 31 Agustus 2024 - 07:12 WIB

6 Tuntutan Koalisi Ojol Nasional akan Segera Ditindaklanjuti Wakil Menkominfo Angga Raka Prabowo

Berita Terbaru