NS Aji Martono: Kepentingan Integritas Pasar Modal Harus Diutamakan

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 9 November 2023 - 19:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BISNISNEWS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis data terbaru per 07 November 2023 dalam acara Diskusi & Sosialisasi Pemenuhan Kewajiban Perizinan WPPE, WPEE, WMI, WAPERD.

Pertemuan ini berlangsung pada 8 November 2023 di gedung OJK Mataram, NTB, dengan tujuan memberikan pemahaman lebih baik kepada pemegang izin dan calon pemegang izin.

Narasumber utama berasal dari Direktorat Perizinan Pasar Modal OJK.

Naomi Saulina Rentaria Rambe, Analis Senior Deputi Direktur Perizinan Perorangan, Profesi Penunjang, dan Lembaga Penunjang Pasar Modal 1.

Devy Arveida, Analis Deputi Direktur Perizinan Perorangan, Profesi Penunjang, dan Lembaga Penunjang Pasar Modal 1.

Hadir juga tokoh-tokoh penting seperti Umar Hidayat, Deputy Kepala Kantor OJK NTB, GB Ngurah Putra Sandiana, Kepala Kantor Perwakilan BEI NTB, dan Lucky Hisar Manurung, Ketua Wilayah PROPAMI Bali Nusa Raya, bersama pemegang izin dari sektor perbankan, pasar modal, dan perguruan tinggi di NTB.

sumber: data ojk
sumber: data ojk

Dalam konteks pertumbuhan sektor pasar modal, OJK telah mengeluarkan serangkaian peraturan, antara lain;

  • Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi,
  • Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2019 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan
  • Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.
  • Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek

Ketua Umum PROPAMI, NS Aji Martono, memberikan komentar mengenai perkembangan ini, menyatakan bahwa perizinan bagi pelaku pasar modal adalah langkah krusial untuk memastikan integritas pasar modal dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada investor.

OJK menekankan pentingnya perizinan bagi berbagai peran dalam pasar modal, seperti WMI (Wakil Manajer Investasi), WAPERD (Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana), dan WPPE (Wakil Penjamin Emisi Efek).

Ketua Umum PROPAMI NS Aji Martono saat memberikan sambutan pada acara OJK Sosialisasi Pemenuhan Kewajiban Perizinan WPPE, WPEE, WMI, dan WAPERD untuk Menguatkan Integritas Pasar Modal Indonesia. (Doc.Ist)
Ketua Umum PROPAMI NS Aji Martono saat memberikan sambutan pada acara OJK Sosialisasi Pemenuhan Kewajiban Perizinan WPPE, WPEE, WMI, dan WAPERD untuk Menguatkan Integritas Pasar Modal Indonesia. (Doc.Ist)

Pemegang izin harus memenuhi persyaratan ketat, termasuk sertifikasi keahlian dan menjaga integritas moral.

Selain itu, pemegang izin diwajibkan bekerja pada lembaga keuangan di Indonesia dan tidak boleh bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Semua aktivitas kerja harus dilaporkan kepada OJK.

OJK menyediakan platform, yaitu Sprint (Sistem Perizinan Orang Perseorangan), sebagai sarana utama untuk mengajukan izin baru atau memperpanjang izin.

Tutorial di YouTube OJK juga diberikan untuk memudahkan proses perizinan.

Pentingnya pemenuhan kewajiban perizinan menjadi kunci utama dalam memastikan integritas dan keamanan di sektor pasar modal Indonesia.

Komitmen pemegang izin untuk mematuhi peraturan perundang-undangan menjadi landasan penting untuk menjaga kredibilitas pasar modal di mata investor.

Aturan yang ketat diharapkan akan memperkuat dan mengembangkan pasar modal Indonesia ke depan.

Berita Terkait

Semua Visi Misi Presiden Terpilih Masuk ke dalam APBN 2025, Kemenkeu: Arahan Pak Jokowi Jelas
Airlangga Hartarto Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6-7 Persen Melalui 70 Program Kerja
Kebijakan Perekonomian Pemerintah Tahun Depan Masih Sejalan dengan Kebijakan yang Ada pada Saat Ini
Potongan Gaji Karyawan untuk Tabungan Perumahan Rakyat Diprediksi Gerus Tabungan Masyarakat
Termasuk Investasi Industri Petrokimia, Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara
Cadangan Beras Pemerintah yang Dimiliki Perum Bulog Sebanyak 1,8 Juta Ton, 30 Persen dari Stok Dalam Negeri
Badan Pangan Nasional Dorong Neraca Pangan Daerah untuk Mendukung Sinergi Pengendalian Inflasi
Klaster Usaha Jamu Binaan BRI Ini Sukses Berdayakan Ibu-ibu di Palembang, Sulawesi Selatan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 19:36 WIB

Semua Visi Misi Presiden Terpilih Masuk ke dalam APBN 2025, Kemenkeu: Arahan Pak Jokowi Jelas

Sabtu, 22 Juni 2024 - 13:24 WIB

Kebijakan Perekonomian Pemerintah Tahun Depan Masih Sejalan dengan Kebijakan yang Ada pada Saat Ini

Kamis, 20 Juni 2024 - 21:00 WIB

Potongan Gaji Karyawan untuk Tabungan Perumahan Rakyat Diprediksi Gerus Tabungan Masyarakat

Selasa, 18 Juni 2024 - 11:51 WIB

Termasuk Investasi Industri Petrokimia, Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara

Minggu, 16 Juni 2024 - 10:07 WIB

Cadangan Beras Pemerintah yang Dimiliki Perum Bulog Sebanyak 1,8 Juta Ton, 30 Persen dari Stok Dalam Negeri

Sabtu, 15 Juni 2024 - 13:32 WIB

Badan Pangan Nasional Dorong Neraca Pangan Daerah untuk Mendukung Sinergi Pengendalian Inflasi

Rabu, 12 Juni 2024 - 14:08 WIB

Klaster Usaha Jamu Binaan BRI Ini Sukses Berdayakan Ibu-ibu di Palembang, Sulawesi Selatan

Selasa, 11 Juni 2024 - 15:08 WIB

Anggaran Diturunkan, Bahlil Minta DPR Panggil Sri Mulyani dan Suharso Monoarfa Jelaskan Penurunan Anggaran

Berita Terbaru