HARIANINVESTOR.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan keterangan dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar di Mahkamah Konstitusi.
Pada sidang kali ini, Sri Mulyani menyampaikan keterangan terkait dengan alokasi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi Menteri Keuangan.
“Forum di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik,” ujarnya.
Sri Mulyani mengawali keterangannya di gedung Mahkamah Konstitusi pada Jumat (5/4/2023).
Baca Juga:
Sambut Nataru, BRI Pastikan Kehandalan Super Apps BRImo dan Optimalkan Layanan 721 Ribu E-Channel
Shadenlouth Siap Hibur Pengunjung Cafe dan Tempat Nongkrong dengan Sajian Live Music
Investor akan Terus Mengawasi Respons Kebijakan Pemerintah: Siap Mendukung atau Siap Menghukum
“Dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa.”
“Di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu,” katanya.
Ia menuturkan, APBN menjadi instrumen penting dan strategis serta penentu untuk mencapai cita cita bernegara.
Melalui belanja publik, termasuk subsidi bansos dan jaminan sosial, negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan.
Baca Juga:
Transaksi Tanpa Kartu Kini Lebih Mudah, BRI dan Artajasa Luncurkan Fitur Cardless Withdrawal
“Dan oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel,” ujar Menteri Keuangan.
Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan adalah fondasi penting.
Bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi yang terbuka dan transparan.
APBN juga menjadi instrumen check and balance yang sehat bagi rakyat untuk dapat mengevaluasi cara kerja dan hasil kerja pemerintah.
Baca Juga:
Lewat 1 Juta AgenBRILink Saat Natal dan Tahun Baru, BRI Optimalkan Layanan Keuangan
Dugaan Penyalahgunaan Dana Corporate Social Responsibility, KPK Geledah Kantor Bank Indonesia
“Sebagai instrumen kebijakan yang begitu penting, APBN akan terus dijaga bersama dengan tata kelola yang baik secara amanah dengan integritas dan profesionalisme yang tidak boleh dikompromikan,” tegasnya.
“APBN adalah alat penting bagi semua generasi bangsa, baik generasi hari ini maupun generasi yang akan datang di dalam mencapai cita cita bersama.”
“Yaitu terwujudnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, baldatun toyyibatun wa robbun ghofur.”
“Negeri yang damai, adil makmur, dan sejahtera,” pungkasnya mengakhiri keterangan sebagai mana dikutip.dari laman resmi Kemsnkeu.
Turut hadir dalam sidang ini sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.***
