Indonesia Gabung BRICS: Peluang Baru di Tengah Krisis Multilateralisme

DI TENGAH lanskap global yang makin terpolarisasi, KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro akhir pekan ini menawarkan kilas balik penting pada sejarah.

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan BRICS sebagai “pewaris sah” gerakan non-blok, menyebut blok tersebut sebagai manifestasi nyata semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.

Pidato Lula yang disampaikan di Museum Seni Modern Rio di hadapan para pemimpin BRICS, termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Prabowo pertama kalinya hadir sebagai anggota penuh, menggema sebagai pernyataan politik yang tegas terhadap tatanan global yang dinilai timpang.

Lula menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis multilateralisme yang melanda PBB pada usia ke-80 tahun, menyebut bahwa “keruntuhan multilateralisme yang belum pernah terjadi” kini sedang berlangsung.

Sebagai catatan, hampir seluruh anggota BRICS saat ini adalah negara pendiri PBB.

Namun, menurut Lula, semangat kolektif itu makin terpinggirkan oleh dominasi beberapa kekuatan besar, menciptakan ketidakadilan sistemik di arena internasional.

“Sepuluh tahun setelah PBB berdiri, Konferensi Bandung menolak pembagian dunia ke dalam zona pengaruh dan memperjuangkan tatanan multipolar. BRICS adalah penerus cita-cita itu,” tegas Lula.

Indonesia sendiri resmi bergabung dengan BRICS per 1 Januari 2025. Keputusan ini dipandang sebagai salah satu langkah strategis Jakarta.

Untuk memperluas pengaruh diplomatik, memperkuat posisi tawar dalam perdagangan global, dan memperdalam kerja sama pembangunan Selatan-Selatan yang inklusif.

Dalam pernyataan singkatnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia “berkomitmen penuh pada visi BRICS untuk dunia multipolar yang adil, transparan, dan mengedepankan dialog.”

BRICS Tantang Tatanan Global dengan Menawarkan Model Kerja Sama yang Setara

Di balik retorika sejarah, KTT BRICS tahun ini membawa agenda substansial yang menyoroti peran blok dalam memperjuangkan reformasi tatanan global.

Di tengah dominasi ekonomi dan militer negara-negara maju, BRICS menegaskan diri sebagai forum kerja sama alternatif yang berlandaskan kesetaraan, bukan hegemoni.

Seperti disoroti Lula, multilateralisme berbasis PBB saat ini melemah akibat penyalahgunaan hak veto di Dewan Keamanan dan praktik-praktik proteksionisme terselubung di bidang perdagangan internasional.

Blok BRICS yang kini terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, dan Indonesia memiliki populasi gabungan lebih dari 3,5 miliar orang dan menyumbang lebih dari 31% PDB global pada paritas daya beli.

Angka ini melebihi proporsi G7, menandakan pergeseran kekuatan ekonomi dari Utara ke Selatan dunia.

Namun, dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan internasional masih menjadi tantangan nyata bagi anggota BRICS, terutama dalam menghadapi volatilitas mata uang dan kebijakan suku bunga The Fed.

Pada konferensi ini, para pemimpin BRICS juga membahas skema pembayaran lintas batas berbasis mata uang lokal untuk mengurangi ketergantungan pada dolar.

Proposal ini sejalan dengan liberalisasi perdagangan yang inklusif dan deregulasi yang lebih luas di antara negara-negara anggota.

Namun demikian, implementasi nyata dari inisiatif ini membutuhkan tata kelola yang transparan, komitmen fiskal yang disiplin, dan harmonisasi kebijakan moneter lintas yurisdiksi, yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi BRICS.

Indonesia Perlu Menjaga Konsistensi dalam Agenda BRICS dan Kebijakan Domestik

Masuknya Indonesia ke BRICS membawa peluang signifikan, namun juga tantangan serius.

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kepentingan vital dalam menjaga keterbukaan perdagangan internasional dan arsitektur keuangan yang stabil.

Oleh sebab itu, keterlibatan Jakarta dalam agenda reformasi tata kelola global harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip good governance dan pembatasan intervensi negara yang berlebihan di pasar.

Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan nasional seperti pembatasan ekspor komoditas mentah, subsidi energi yang distorsif, dan hambatan tarif maupun non-tarif tidak justru merusak kredibilitasnya di forum BRICS.

Sebagaimana ditulis oleh pakar ekonomi senior Center for Global Development, Nancy Birdsall, “kredibilitas suatu negara di kancah global selalu ditentukan oleh koherensi antara retorika multilateralismenya dan praktik domestiknya.”

Lebih jauh, Indonesia juga harus berhati-hati agar BRICS tidak menjadi sekadar klub geopolitik anti-Barat yang terjebak dalam rivalitas dengan G7.

Sebaliknya, Jakarta dapat memainkan peran sebagai jembatan dialog antara Utara dan Selatan, mendorong reformasi yang berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan pasar.

Dalam hal ini, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya di BRICS untuk memperkuat posisi tawarnya di forum-forum lain seperti WTO, IMF, dan G20, guna memastikan bahwa kepentingan negara berkembang tidak dikorbankan demi agenda politik kekuatan besar.

Rekomendasi Kebijakan: BRICS Harus Fokus pada Reformasi yang Berkelanjutan

KTT BRICS di Rio jelas menunjukkan bahwa dunia sedang menuju ke arah multipolaritas yang lebih nyata.

Namun, multipolaritas sendiri bukanlah jaminan bagi tatanan internasional yang lebih stabil, kecuali jika disertai dengan reformasi struktural pada lembaga-lembaga multilateral dan penghormatan terhadap aturan main berbasis pasar bebas.

BRICS perlu lebih dari sekadar retorika “perlawanan” terhadap Barat, melainkan konsistensi dalam mempromosikan perdagangan yang terbuka, kompetisi yang sehat, dan penguatan kapasitas institusional.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia di bawah Prabowo diharapkan tidak sekadar menjadikan BRICS sebagai panggung simbolik.

Tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong agenda pembangunan yang berkelanjutan, tata kelola yang baik, serta liberalisasi ekonomi domestik yang pro-pasar.

BRICS tidak boleh menjadi alat untuk melanggengkan proteksionisme baru dengan baju multipolaritas, melainkan platform untuk mengurangi distorsi ekonomi global yang telah lama merugikan negara berkembang.

Pada akhirnya, masa depan BRICS akan ditentukan oleh sejauh mana anggotanya mampu menyeimbangkan aspirasi kolektif untuk keadilan global dengan prinsip-prinsip tata kelola ekonomi yang sehat.

Seperti dikatakan Lula, “BRICS adalah warisan gerakan non-blok. Namun, tugas kita hari ini bukan hanya melawan dominasi, tetapi juga membangun tatanan yang lebih adil, terbuka, dan seimbang.”***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infopeluang.com dan Ekonominews.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Lingkarin.com dan Kontenberita.com.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hallokaltim.com dan Apakabarbogor.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center