INDEF Sebut Pemungutan Iuran Wajib Tapera Belum Urgent untuk Dilaksanakan, Begini Argumentasinya

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 5 Juni 2024 - 09:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani. (Dok. Alumniipb.id)

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani. (Dok. Alumniipb.id)

HARIANINVESTOR.COM – Peraturan Pemerintah (PP) 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), mengijinkan pemerintah melakukan pungutan wajib Tapera.

Padahal terkait dengan urusan perumahan rakyat, lebih baik pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulu.

Sehingga bisa menjaga daya beli terhadap perumahan, tanpa perlu adanya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Pemungutan iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)  dinilai belum perlu dilakukan pada saat ini.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menyatakan hal tersebut di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

“Jadi memang urgensi Tapera untuk saat ini kami melihat belum urgent,” ujar Aviliani.

“PR-nya ke depan pertama adalah bagaimana pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat.”

“Karena kalau masyarakat pendapatannya sudah meningkat, otomatis tidak perlu ada FLPP,” kata Aviliani.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk mengendalikan harga rumah agar tetap dapat terjangkau oleh masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa saat ini sebagian besar masyarakat adalah pekerja sektor informal yang pendapatannya kurang memadai dan tidak tetap.

Sehingga sulit mendapatkan akses terhadap layanan perbankan, terutama kredit rumah karena merupakan pinjaman jangka panjang.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Dengan pendapatan yang meningkat, Aviliani berharap bank akan bersedia memberikan pinjaman kepada masyarakat.

Sehingga akses pembiayaan untuk perumahan dapat menjadi lebih mudah.

Selain itu, ia mengatakan bahwa kini daya beli masyarakat terhadap perumahan masih rendah, terutama terhadap rumah-rumah berharga di bawah Rp500 juta.

Sebanyak 80 persen masyarakat pun memilih untuk membangun rumah sendiri jika memiliki biaya.

Menurutnya, justru sekarang ini permintaan lebih banyak ditunjukkan untuk rumah-rumah mewah berharga Rp2 miliar.

Yang hanya dapat dibeli oleh kelompok masyarakat yang sudah memiliki penghasilan tetap dan kemampuan finansial yang memadai.

Dari sisi penawaran, pengembang properti pun cenderung tidak tertarik untuk membangun rumah-rumah sederhana karena keuntungan yang kecil.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Ekbisindonesia.com dan Infokumkm.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Haiidn.com dan Seleb.news

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Airlangga Hartarto Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6-7 Persen Melalui 70 Program Kerja
Kebijakan Perekonomian Pemerintah Tahun Depan Masih Sejalan dengan Kebijakan yang Ada pada Saat Ini
Potongan Gaji Karyawan untuk Tabungan Perumahan Rakyat Diprediksi Gerus Tabungan Masyarakat
Termasuk Investasi Industri Petrokimia, Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara
Cadangan Beras Pemerintah yang Dimiliki Perum Bulog Sebanyak 1,8 Juta Ton, 30 Persen dari Stok Dalam Negeri
Badan Pangan Nasional Dorong Neraca Pangan Daerah untuk Mendukung Sinergi Pengendalian Inflasi
Klaster Usaha Jamu Binaan BRI Ini Sukses Berdayakan Ibu-ibu di Palembang, Sulawesi Selatan
Anggaran Diturunkan, Bahlil Minta DPR Panggil Sri Mulyani dan Suharso Monoarfa Jelaskan Penurunan Anggaran
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 08:10 WIB

Airlangga Hartarto Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 6-7 Persen Melalui 70 Program Kerja

Sabtu, 22 Juni 2024 - 13:24 WIB

Kebijakan Perekonomian Pemerintah Tahun Depan Masih Sejalan dengan Kebijakan yang Ada pada Saat Ini

Kamis, 20 Juni 2024 - 21:00 WIB

Potongan Gaji Karyawan untuk Tabungan Perumahan Rakyat Diprediksi Gerus Tabungan Masyarakat

Selasa, 18 Juni 2024 - 11:51 WIB

Termasuk Investasi Industri Petrokimia, Tiongkok Diminta Dukung Implementasi Kawasan Industri Kaltara

Minggu, 16 Juni 2024 - 10:07 WIB

Cadangan Beras Pemerintah yang Dimiliki Perum Bulog Sebanyak 1,8 Juta Ton, 30 Persen dari Stok Dalam Negeri

Sabtu, 15 Juni 2024 - 13:32 WIB

Badan Pangan Nasional Dorong Neraca Pangan Daerah untuk Mendukung Sinergi Pengendalian Inflasi

Rabu, 12 Juni 2024 - 14:08 WIB

Klaster Usaha Jamu Binaan BRI Ini Sukses Berdayakan Ibu-ibu di Palembang, Sulawesi Selatan

Selasa, 11 Juni 2024 - 15:08 WIB

Anggaran Diturunkan, Bahlil Minta DPR Panggil Sri Mulyani dan Suharso Monoarfa Jelaskan Penurunan Anggaran

Berita Terbaru