INDEF Sebut Pemungutan Iuran Wajib Tapera Belum Urgent untuk Dilaksanakan, Begini Argumentasinya

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 5 Juni 2024 - 09:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani. (Dok. Alumniipb.id)

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani. (Dok. Alumniipb.id)

HARIANINVESTOR.COM – Peraturan Pemerintah (PP) 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), mengijinkan pemerintah melakukan pungutan wajib Tapera.

Padahal terkait dengan urusan perumahan rakyat, lebih baik pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulu.

Sehingga bisa menjaga daya beli terhadap perumahan, tanpa perlu adanya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Pemungutan iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)  dinilai belum perlu dilakukan pada saat ini.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menyatakan hal tersebut di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

“Jadi memang urgensi Tapera untuk saat ini kami melihat belum urgent,” ujar Aviliani.

“PR-nya ke depan pertama adalah bagaimana pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat.”

“Karena kalau masyarakat pendapatannya sudah meningkat, otomatis tidak perlu ada FLPP,” kata Aviliani.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk mengendalikan harga rumah agar tetap dapat terjangkau oleh masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa saat ini sebagian besar masyarakat adalah pekerja sektor informal yang pendapatannya kurang memadai dan tidak tetap.

Sehingga sulit mendapatkan akses terhadap layanan perbankan, terutama kredit rumah karena merupakan pinjaman jangka panjang.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Dengan pendapatan yang meningkat, Aviliani berharap bank akan bersedia memberikan pinjaman kepada masyarakat.

Sehingga akses pembiayaan untuk perumahan dapat menjadi lebih mudah.

Selain itu, ia mengatakan bahwa kini daya beli masyarakat terhadap perumahan masih rendah, terutama terhadap rumah-rumah berharga di bawah Rp500 juta.

Sebanyak 80 persen masyarakat pun memilih untuk membangun rumah sendiri jika memiliki biaya.

Menurutnya, justru sekarang ini permintaan lebih banyak ditunjukkan untuk rumah-rumah mewah berharga Rp2 miliar.

Yang hanya dapat dibeli oleh kelompok masyarakat yang sudah memiliki penghasilan tetap dan kemampuan finansial yang memadai.

Dari sisi penawaran, pengembang properti pun cenderung tidak tertarik untuk membangun rumah-rumah sederhana karena keuntungan yang kecil.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Ekbisindonesia.com dan Infokumkm.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Haiidn.com dan Seleb.news

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Dirjen Pajak Jadi Komisaris Utama dan Nixon L.P Napitupulu Dipertahankan Jadi Dirut, RUPST BTN
BRI Jalin Kerja Sama dengan HKI, Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Optimalisasi Kawasan Industri
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Klaim Indikator Fiskal dan Perekonomian Indonesia Bagus
Algoritma Moneter Negara: Bagaimana Bank Indonesia Seharusnya Lakukan Mitigasi Risikonya
Jatuhnya Harga Saham dan Nasib Target Pertumbuhan Perekonomian Indonesia Sebesar 8 Persen
Usai Penurunan IHSG Secara Drastis, Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Berusaha Tenangkan Pasar
Beri Arahan BUMN dan Danantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Tanggapi Pelemahan IHSG
Respons Sosl Penurunan IHSG, KKSK Diminta Gunakan Gaya Bahasa Komunikasi Publik yang Simpatik

Berita Terkait

Kamis, 27 Maret 2025 - 09:10 WIB

Dirjen Pajak Jadi Komisaris Utama dan Nixon L.P Napitupulu Dipertahankan Jadi Dirut, RUPST BTN

Minggu, 23 Maret 2025 - 12:12 WIB

BRI Jalin Kerja Sama dengan HKI, Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Optimalisasi Kawasan Industri

Sabtu, 22 Maret 2025 - 13:15 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Klaim Indikator Fiskal dan Perekonomian Indonesia Bagus

Sabtu, 22 Maret 2025 - 08:56 WIB

Algoritma Moneter Negara: Bagaimana Bank Indonesia Seharusnya Lakukan Mitigasi Risikonya

Kamis, 20 Maret 2025 - 09:54 WIB

Jatuhnya Harga Saham dan Nasib Target Pertumbuhan Perekonomian Indonesia Sebesar 8 Persen

Berita Terbaru