Ada Wacana Prabowo – Gibran Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB, Ini Respons Airlangga Hartarto

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. (Dok. kemhan.go)

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. (Dok. kemhan.go)

HARIANINVESTOR.COM – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons wacana pemerintahan Prabowo – Gibran akan meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Airlangga memberikan tanggapannya atas pernyataan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo – Gibran yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim Djojohadikusumo menyebut adanya rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari PDB.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pernyataan tersebut hanya sebatas wacana.

Airlangga membantah adanya wacana pemerintahan Prabowo – Gibran akan meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Airlangga menegaskan bahwa rasio utang pemerintahan Prabowo-Gibran tetap di bawah 40 persen terhadap PDB dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah 3 persen.

“Sekarang kita tidak bicarakan itu. Jadi kita tetap konsentrasi di bawah 40 persen (rasio utang) dan current account defisitnya 3 persen,” kata Airlangga.

Usai konferensi pers Rakernas One Map Policy di Jakarta, Kamis (11/7/2024), Airlangga mengatakan belum ada penyesuaian rasio utang dan defisit APBN oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ya itu kan wacana saja yang dibahas,” jelasnya.

Adapun pada kesempatan lain, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 diatur dalam level moderat.

“Atur defisit di level moderat saja. Kalau mau diubah, nanti di pemerintahan selanjutnya, jangan dikunci hari ini,” kata Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisidn.com dan Infobumn.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Yogyaraya.com dan Hallopapua.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

 

Berita Terkait

Cara Isi Saldo PayPal dari BRI via Jasa Top Up di Epayu (Update 2025)
PR Newswire – PSPI Resmikan Kerja Sama Distribusi Press Release dengan Jangkauan Nasional
Portal Baru, Semangat Lama: Jurnalis Lokal Reborn di 24jamnews.com
Ketua Umum PROPAMI: Profesionalisme Kunci Kepercayaan Publik dan Investor
BRI Apresiasi Kepercayaan Pemerintah dalam Penempatan Dana Rp55 Triliun, Fokus Salurkan Kredit UMKM dan Program Prioritas Pemerintah
BRI Gelar News Fest 2025, Wadah Jurnalis Ciptakan Karya Berdampak
BRI Dorong Literasi Finansial Generasi Muda Melalui Inovasi Digital
BRI Perkuat Koperasi Desa Merah Putih, Dorong Akses Pembiayaan Profesional

Berita Terkait

Kamis, 4 Desember 2025 - 16:43 WIB

Cara Isi Saldo PayPal dari BRI via Jasa Top Up di Epayu (Update 2025)

Kamis, 20 November 2025 - 15:59 WIB

PR Newswire – PSPI Resmikan Kerja Sama Distribusi Press Release dengan Jangkauan Nasional

Kamis, 23 Oktober 2025 - 16:01 WIB

Portal Baru, Semangat Lama: Jurnalis Lokal Reborn di 24jamnews.com

Senin, 29 September 2025 - 19:20 WIB

Ketua Umum PROPAMI: Profesionalisme Kunci Kepercayaan Publik dan Investor

Kamis, 18 September 2025 - 22:09 WIB

BRI Apresiasi Kepercayaan Pemerintah dalam Penempatan Dana Rp55 Triliun, Fokus Salurkan Kredit UMKM dan Program Prioritas Pemerintah

Berita Terbaru