Oleh: Achmad Nur Hidayat (Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)
HARIANINVESTOR.COM – Jika DPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dampaknya terhadap situasi ekonomi di Indonesia bisa sangat serius.
Di mata investor, supremnasi hukum adalah fondasi utama yang memastikan kepastian dan stabilitas dalam berbisnis.
Apabila prinsip ini dirusak, maka Indonesia akan dipandang sebagai negara yang tidak menghargai rule of law.
Baca Juga:
Semakin Ramah Pengguna, Super App BRImo Kini Tersedia dalam Dua Bahasa
Dukungan BRI Antar Usaha Lokal Perhiasan Batu Alam Jangkau Pasar Internasional
Diakui Internasional, Layanan Wealth Management BRI Raih Penghargaan Internasional dari Euromoney
Kondisi ini bisa meruntuhkan tingkat kepercayaan investor, yang pada akhirnya berdampak pada investasi asing langsung (FDI).
Termasuk juga minat investor di pasar modal dan juga minat di IKN dan PSN lainnya.
Investor membutuhkan jaminan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya stabil, tetapi juga tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan politik.
Ketika hukum dapat diubah atau diabaikan demi kepentingan tertentu, ketidakpastian akan membayangi.
Baca Juga:
Jokowi Sebut Polemik Ijazahnya di Universitas Gadjah Mada Termasuk Pencemaran Nama Baik
Pefindo Catatkan Penerbitan Surat Utang Korporasi pada Januari – Maret 2025 Mencapai Rp46,7 Triliun
Risiko ekonomi pun meningkat, dan ini bisa memicu volatilitas di pasar keuangan, depresiasi nilai tukar rupiah, serta meningkatnya biaya pinjaman luar negeri.
Tidak menutup kemungkinan, peringkat kredit Indonesia pun akan terpengaruh, yang semakin memperburuk citra ekonomi Indonesia di mata dunia.
Keadaan seperti ini juga bisa menyebabkan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi.
Penurunan investasi dan meningkatnya ketidakpastian hukum akan berimbas pada berkurangnya lapangan kerja.
Baca Juga:
Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji Tahun 2025, BRI Proaktif Dalam Pelayanan Haji
Juga menurunnya pendapatan nasional, dan berkurangnya kesejahteraan masyarakat.
Lebih parah lagi, tindakan seperti ini bisa menempatkan Indonesia dalam posisi terisolasi secara internasional.
Negara-negara dan organisasi internasional mungkin akan mengurangi kerja sama dengan Indonesia atau bahkan menerapkan sanksi ekonomi yang merugikan.
Dalam menghadapi kemungkinan buruk ini, pemerintah harus mengambil langkah tegas dan strategis.
Pertama, komitmen terhadap supremasi hukum harus diperkuat dengan menghormati dan menjalankan putusan MK.
Hal ini penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tetap menghargai prinsip-prinsip demokrasi dan hukum.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam setiap proses hukum dan kebijakan.
Komunikasi yang jelas dan terbuka dengan investor serta komunitas internasional sangat penting.
Untuk menjaga kepercayaan dan memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada stabilitas dan kepastian hukum.
Langkah lainnya adalah memperkuat institusi hukum dan peradilan di Indonesia.
Reformasi hukum dan peningkatan kapasitas institusi peradilan harus dilakukan untuk memastikan.
Bahwa hukum ditegakkan tanpa intervensi politik dimana saat ini hukum menjadi alat politik dalam mendominasi kekuasaan eksekutif dan dinasti keluarga Jokowi.
Di saat yang sama, pemerintah juga harus waspada dan proaktif dalam mengelola risiko ekonomi.
Kebijakan fiskal dan moneter yang responsif harus diterapkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan nilai tukar rupiah.
Diplomasi ekonomi juga harus diperkuat. Pemerintah perlu meyakinkan mitra internasional bahwa Indonesia tetap berkomitmen terhadap reformasi dan kepastian hukum.
Langkah ini penting untuk menjaga hubungan baik dan mencegah isolasi internasional yang dapat merusak ekonomi Indonesia lebih jauh.
Dalam situasi ini, pemerintah tidak hanya harus bergerak cepat, tetapi juga bijaksana dalam mengambil keputusan.
Hanya dengan komitmen kuat terhadap hukum dan tata kelola yang baik, Indonesia dapat menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor.
Hal ini sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Minergi.com dan Infoekonomi.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Haijateng.com dan Harianolahraga.com
Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News.
