Oleh: Achmad Nur Hidayat (Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)
HARIANINVESTOR.COM – Jika DPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dampaknya terhadap situasi ekonomi di Indonesia bisa sangat serius.
Di mata investor, supremnasi hukum adalah fondasi utama yang memastikan kepastian dan stabilitas dalam berbisnis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apabila prinsip ini dirusak, maka Indonesia akan dipandang sebagai negara yang tidak menghargai rule of law.
Kondisi ini bisa meruntuhkan tingkat kepercayaan investor, yang pada akhirnya berdampak pada investasi asing langsung (FDI).
Termasuk juga minat investor di pasar modal dan juga minat di IKN dan PSN lainnya.
Investor membutuhkan jaminan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya stabil, tetapi juga tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan politik.
Baca Juga:
Memanfaatkan Kekuatan Olahraga: Orange Lion Sports Pimpin Tren “Racecation” yang Kian Berkembang
Laporan Khusus China Matters: Dampak Rumah Kaca Pintar bagi Pembangunan Xinjiang
Ketika hukum dapat diubah atau diabaikan demi kepentingan tertentu, ketidakpastian akan membayangi.
Risiko ekonomi pun meningkat, dan ini bisa memicu volatilitas di pasar keuangan, depresiasi nilai tukar rupiah, serta meningkatnya biaya pinjaman luar negeri.
Tidak menutup kemungkinan, peringkat kredit Indonesia pun akan terpengaruh, yang semakin memperburuk citra ekonomi Indonesia di mata dunia.
Keadaan seperti ini juga bisa menyebabkan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga:
Envision Luncurkan Dubhe, Membangun Sistem Energi AI dengan Model Fondasi Energi Pertama di Dunia
Penurunan investasi dan meningkatnya ketidakpastian hukum akan berimbas pada berkurangnya lapangan kerja.
Juga menurunnya pendapatan nasional, dan berkurangnya kesejahteraan masyarakat.
Lebih parah lagi, tindakan seperti ini bisa menempatkan Indonesia dalam posisi terisolasi secara internasional.
Negara-negara dan organisasi internasional mungkin akan mengurangi kerja sama dengan Indonesia atau bahkan menerapkan sanksi ekonomi yang merugikan.
Dalam menghadapi kemungkinan buruk ini, pemerintah harus mengambil langkah tegas dan strategis.
Pertama, komitmen terhadap supremasi hukum harus diperkuat dengan menghormati dan menjalankan putusan MK.
Baca Juga:
Savaya Group Luncurkan Zumana, Destinasi Tepi Pantai Terbaru di Kawasan Ikonik Pantai Kuta
Debut AiMOGA Intelligent Police Unit R001, Sambut Era Baru dalam Pengaturan Lalu Lintas Cerdas
Hal ini penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tetap menghargai prinsip-prinsip demokrasi dan hukum.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam setiap proses hukum dan kebijakan.
Komunikasi yang jelas dan terbuka dengan investor serta komunitas internasional sangat penting.
Untuk menjaga kepercayaan dan memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada stabilitas dan kepastian hukum.
Langkah lainnya adalah memperkuat institusi hukum dan peradilan di Indonesia.
Reformasi hukum dan peningkatan kapasitas institusi peradilan harus dilakukan untuk memastikan.
Bahwa hukum ditegakkan tanpa intervensi politik dimana saat ini hukum menjadi alat politik dalam mendominasi kekuasaan eksekutif dan dinasti keluarga Jokowi.
Di saat yang sama, pemerintah juga harus waspada dan proaktif dalam mengelola risiko ekonomi.
Kebijakan fiskal dan moneter yang responsif harus diterapkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan nilai tukar rupiah.
Diplomasi ekonomi juga harus diperkuat. Pemerintah perlu meyakinkan mitra internasional bahwa Indonesia tetap berkomitmen terhadap reformasi dan kepastian hukum.
Langkah ini penting untuk menjaga hubungan baik dan mencegah isolasi internasional yang dapat merusak ekonomi Indonesia lebih jauh.
Dalam situasi ini, pemerintah tidak hanya harus bergerak cepat, tetapi juga bijaksana dalam mengambil keputusan.
Hanya dengan komitmen kuat terhadap hukum dan tata kelola yang baik, Indonesia dapat menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor.
Hal ini sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Minergi.com dan Infoekonomi.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Haijateng.com dan Harianolahraga.com
Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News.
