Kementerian Luar Negeri Tanggapi Isu Indonesia akan Menormalisasi Hubungan Diplomasi dengan Israel.

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 12 April 2024 - 14:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal. (Instagram.com/@relawaniqbal)

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal. (Instagram.com/@relawaniqbal)

HARIANINVESTOR.COM – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menanggapi soal isu Indonesia akan menormalisasi hubungan diplomasi dengan Israel.

Tujuannya agar Indonesia masuk menjadi bagian Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Terkait hal tersebut, Kemlu membah terkait isu Indonesia akan menormalisasi hubungan diplomasi dengan Israel.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal menegaskan hingga kini belum ada rencana tersebut.

Dia menegaskan, posisi Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina.

“Saya tegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.”

“Terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini,” ungkap Lalu Muhammad Iqbal kepada wartawan, Kamis (11/4/2024).

“Posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution.”

“Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak Bangsa Palestina,” sambungnya.

Lebih lanjut Lalu menjelaskan, proses Indonesia untuk menjadi anggota OECD memakan waktu cukup panjang.

Menurut dia, masih banyak hal yang harus dipersiapkan Indonesia.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Proses keanggotaan Indonesia akan memakan waktu cukup panjang. Roadmap keanggotaan menurut rencana akan diadopsi bulan Mei depan.”

“Dan dalam roadmap itu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan Indonesia,” tuturnya.

“Waktu yang diperlukan setiap negara untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda. Semua tergantung kesiapan negara tersebut.”

“Beberapa negara memerlukan waktu tiga tahun, beberapa lagi memerlukan lebih dari lima tahun,” tambahnya.***

Berita Terkait

Istana Presiden Tanggapi Pernyataan Syahrul Yasin Limpo Soal Jokowi Minta Tarik Uang dari Kementerian
Kejagung Jerat 3 Tersangka Korupsi Timah dengan Pasal Tambahan Tindak Pidana Pencucian Uang
Bukan Hanya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Anak Buahnya pun Akhirnya Jadi Saksi Kasus Buronan Harun Masiku
Suharso Monoarfa Tanggpi Permintaan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Soal Penambahan Anggaran 2025
Bicara di KTT untuk Gaza, Prabowo Subianto Tegaskan Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina
KPK Paparkan Penambahan Anggaran 2025 Menjadi Sebesar Rp1.354,6 Triliun, Begini Respons Mayoritas DPR RI
Jelang Hari Raya Iduladha, Badan Pangan Nasional Pastikan Stok Pangan Nasional Aman dan Terkendali
Komisi Pemberantasan Korupsi Tunjuk Tessa Mahardhika Sugiarto Sebagai Juru Bicara Definitif KPK
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 20:38 WIB

Istana Presiden Tanggapi Pernyataan Syahrul Yasin Limpo Soal Jokowi Minta Tarik Uang dari Kementerian

Kamis, 13 Juni 2024 - 19:37 WIB

Kejagung Jerat 3 Tersangka Korupsi Timah dengan Pasal Tambahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kamis, 13 Juni 2024 - 16:23 WIB

Bukan Hanya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Anak Buahnya pun Akhirnya Jadi Saksi Kasus Buronan Harun Masiku

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:57 WIB

Suharso Monoarfa Tanggpi Permintaan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Soal Penambahan Anggaran 2025

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:55 WIB

Bicara di KTT untuk Gaza, Prabowo Subianto Tegaskan Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:29 WIB

KPK Paparkan Penambahan Anggaran 2025 Menjadi Sebesar Rp1.354,6 Triliun, Begini Respons Mayoritas DPR RI

Selasa, 11 Juni 2024 - 08:42 WIB

Jelang Hari Raya Iduladha, Badan Pangan Nasional Pastikan Stok Pangan Nasional Aman dan Terkendali

Sabtu, 8 Juni 2024 - 08:21 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi Tunjuk Tessa Mahardhika Sugiarto Sebagai Juru Bicara Definitif KPK

Berita Terbaru